Tujuannya agar warga DKI bisa menyampaikan keluhan atau saran secara langsung kepada gubernur dan wakilnya. “Soal tidak langsung diangkat atau dibalas, wajar. Saat wawancara kayak gini kanenggak mungkin saya balas SMS. Tetapi minimal warga DKI punya tempat mengadu. Ada kepala pembantu yang bisa diaduin," ujar Ahok di RSPAD, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2012).
Ahok mengklaim kebijakan serupa telah dia terapkan saat memimpin Belitung Timur. Begitu pula dengan Jokowi di Solo. Dengan adanya akses langsung ke gubernur dan wakilnya diharapkan ada kontrol terhadap kinerja wali kota, camat, lurah, para PNS dan aparatur pemerintahan lainnya.
"Itu yang kami lakukan di Belitung Timur dan di Solo. Hal itu juga yang membuat masyarakat merasa memilih pembantu bukan pejabat. Dan kami lagaknya bukan seperti pejabat, kami ya pekerja saja gitu," tuturnya.
Dalam kesempatan ini Ahok juga menegaskan dirinya dan Jokowi siap membeberkan laporan pertanggungjawaban keuangan secara langsung ke rakyat, bukan hanya kepada wakil rakyat. Menurut Ahok, salah satu yang dibutuhkan warga DKI saat ini adalah tranparansi penggunaan APBD. Dia mencontohkan, pada 2013 anggaran APBD DKI sekira Rp40 triliun.
"Rp40 triliun itu ke mana, kok Anda mengatakan enggak cukup? Warga Jakarta perlu tahu kan enggak cukupnya kenapa. Orang ingin tahu," ungkap Ahok.
Ahok menambahkan, informasi uang Rp40 triliun digunakan untuk pembersihan sungai-sungai diperlukan. “Itu kemajuanya 6-8 Km per tahun untuk membebaskan lahan. Orang Jakarta mau tahu membebaskan lahan berapa duit sebetulnya, kenapa tidak 10-12 km per tahun. Ini butuh transparansi," tandasnya.
Okezone
Jangan Lupa Share Jokowi-Ahok Siap Bagi Nomor Telepon ke Warga DKI ke Temenmu :)
0 comments:
Posting Komentar
Mohon laporkan apabila ada gambar rusak, link mati atau salah penulisan sumber di kolom komentar dibawah ini.